MENGGUNAKAN XRF


Xrf

TANYA :

Berikut ini sekilas tentang kami ;
– perusahaan kami sedang mempelajari kemungkinan rencana mendirikan perusahaan pertambangan.
– perusahaan kami berencana membeli alat XRF Handheld untuk mendeteksi unsur pada bebatuan.

– perusahaan kami belum memiliki tenaga geologis.
Yang saya mohon pencerahan ;
– apakah ada ketentuan/peraturan dari pemerintah dalam hal pembelian alat XRF Handheld ? (kalau ada, mohon dapat sampaikan)
– apakah kami harus menyediakan Petugas Proteksi Radiasi ?
– apakah pengoperasian alat XRF Handheld harus memiliki ijin ?
Demikian, terima kasih.
Regards,

JAWAB :


Terimakasih atas pertanyaannya.

Dilihat dari pertanyaan bapak, dapat saya informasikan bahwa dasar hukum dari pertanyaan bapak dapat diacu Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.

Dalam aturannya, Kelompok pemanfaatan ada 3 yaitu Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C. Bapak dapat melihatnya di dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 dari PP No. 29 tersebut.
Dalam pasal-pasal tersebut tidak ada yang langsung menuliskan tentang XRF, untuk itu selanjutnya bapak bisa menanyakan ke pihak perizinan, XRF dimasukkan ke dalam kelompok pemanfaatan A, B atau C. Sehingga nantinya dapat diketahui persyaratan apa saja yang diperlukan untuk pengurusan izinnya atau malah tidak diperlukan izin dari BAPETEN karena perlu tidaknya izin tergantung penggunaan Kv dari XRF tersebut.
Demikianlah informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat.
Salam

TANYA LAGI :

Menanggapi keterangan tsb :
– XRF yang rencananya akan kami beli itu, 50kv.
Saya juga coba mencari ketentuan yang mengatur itu, sembari saya coba untuk pelajari Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 dari PP No. 29 tersebut.
Mohon pendapatnya, apakah ketentuan yang saya sampaikan ini berlaku atau tidak ?

Regards.
Note :
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 (tentang Ketenaganukliran) ;

– Alat XRF adalah alat sumber radiasi pengion berarti juga sumber tenaga nuklir (pasal 1 ayat 2).
Pasal 1.

(2) Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

– Pengoperasian alat XRF wajib memiliki izin (pasal 19).
Pasal 19.

(1) Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

– Perbuatan yang bertentangan dengan pasal 19, dipidana dan/atau denda (pasal 42).

Pasal 42.
(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 7 Tahun 2007 (tentang Keamanan Sumber Radioaktif) ;

– Alat XRF adalah termasuk Sumber Radioaktif Kategori 5 (pasal 3, dan lampiran 1).
Pasal 3.

(1) Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dikategorisasikan menjadi Sumber Radioaktif:

a. kategori 1

b. kategori 2
c. kategori 3
d. kategori 4
e. kategori 5
(2) Kategori Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
Tabel 1. Kategorisasi Sumber Radioaktif Berdasarkan Rasio A/D.

Kategori 5 adalah ;
• Brakiterapi Laju Dosis Rendah untuk terapi mata 
dan sumber yang diimplantasi secara permanen

• Peralatan Fluorescence Sinar-X

• Peralatan Penyerap Elektron
• Spektrometri Mossbauer
• Tomografi Emisi Positron

– Penggunaan, pengangkutan alat XRF wajib memiliki Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN (pasal 11) yang persyaratannya diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 6 Tahun 2009 (tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif dan Pesawat Sinar-X untuk Peralatan Gauging).

Pasal 11.
(1) Setiap orang atau badan dalam penggunaan, pengangkutan, dan penyimpanan Sumber Radioaktif wajib memiliki Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.
(2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan:
a. Keselamatan Radiasi untuk penggunaan, pengangkutan, dan 
penyimpanan; dan
b. Keamanan Sumber Radioaktif untuk penggunaan, pengangkutan, dan penyimpanan.
(3) Dokumen persyaratan keselamatan radiasi untuk penggunaan, 
pengangkutan, dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 6 Tahun 2009 (tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif dan Pesawat Sinar-X untuk Peralatan Gauging) ;
Pasal 6.
Persyaratan izin penggunaan pesawat sinar-X untuk peralatan gauging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. fotokopi identitas pemohon izin, untuk orang atau badan yang baru mengajukan izin, meliputi:
1. kartu tanda penduduk (KTP), kartu izin tinggal sementara (KITAS), paspor, atau surat keterangan domisili perusahaan;
2. akta pendirian badan hukum atau badan usaha; dan
3. surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau izin usaha tetap dari instansi yang berwenang.
b. data lokasi penggunaan pesawat sinar-X;
c. fotokopi spesifikasi teknis peralatan Gauging dengan pesawat sinar-X dari pihak pabrikan;
d. fotokopi sertifikat pengujian dan data pesawat sinar-X dari pihak pabrikan, paling kurang berisi data:
1. model/tipe;
2. nomor seri;
3. tegangan tabung puncak (kVp) maksimum;
4. arus tabung (mA) maksimum; dan
5. paparan radiasi pada permukaan luar kabin.
e. dokumen program Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
f.  fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi;
g. fotokopi bukti permohonan pelayanan pemantauan dosis perorangan (untuk orang atau badan yang baru mengajukan izin) atau hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan; dan
h. fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter.


JAWAB LAGI :

Kami sangat senang bahwa bapak sudah banyak mengenal aturan yang ada di BAPETEN dan diskusi seperti ini sangat bagus untuk menambah pemahaman mengenai aturan2 tersebut.
1. Sebelumnya saya mohon maaf, saya menyatakan bahwa XRF belum ada dalam PP 29 tahun 2008 ternyata setelah saya cermati maka dapat saya berikan penjelasan sebagai berikut.
Setelah saya lihat kembali PP No.29 tahun 2008, Pasal 7 yang menyebutkan pemanfaatan sumber radiasi pengion yang termasuk ke dalam kelompok B adalah:
a. …
b. …
c. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
    1. kedokteran nuklir diagnostik invitro
    2. fluoroskopi bagasi

    3. gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah.
Pada penjelasan Pasal 7 huruf c butir 3 tersebut (yang saya garis bawahi di atas), apa yang dimaksud dengan "gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah adalah teknik pengukuran antara lain
dengan menggunakan zat radioaktif …Sr-90,Am-241,…dengan rentang aktivitas 0,4 MBq s.d 40 GBq dan termasuk juga pesawat sinar-X untuk analisis (XRF) atau difraksi (XRD) dengan energi sampai dengan 60 kV".

Apabila kita sesuaikan antara keterangan bapak bahwa XRF yang bapak punyai 50 KV dan penjelasan diatas maka dapat saya simpulkan bahwa XRF yang bapak punya termasuk ke dalam Gauging industri dengan pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah, bukan gauging industri dengan zat radioaktif.

Sehingga dari aturan tersebut bapak dikenai kewajiban pengurusan izin dengan kelompok pemanfaatan B dengan jenis pemanfaatannya adalah gauging industri dengan pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah.
Untuk persyaratan perizinan dan ketentuan keselamatan lebih lanjut, Bapak bisa melihat aturan dalam Peraturan Kepala BAPETEN No.6 Th 2009 yang telah bapak sebutkan, kecuali untuk pengangkutannya.

2. Mengenai analisa bapak ttg UU No. 10 tahun 1997, sudah benar adanya, UU no. 10 tahun 1997 merupakan induk dari peraturan yang berlaku di BAPETEN. Sehingga ketentuan yang bapak sebutkan memang berlaku. Tetapi UU tersebut tidak berdiri sendiri melainkan ada Peraturan Pemerintah dibawahnya yang menjelaskan aturan lebih lanjut.
Seperti: dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, sehingga bapak juga harus melihat PP No 29 th 2008 tentang perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir, dimana dalam PP no.29 itulah yang mengatur jenis pemanfaatan mana yang wajib memiliki izin. Sehingga tidak bisa hanya membaca UU No. 10 tahun 1997 saja.

3. Sedangkan untuk pemberlakuan aturan Keamanan Sumber Radioaktif seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Bapeten No. 7 Th 2007, karena XRF bapak adalah XRF dengan sumber pembangkit radiasi pengion maka aturan keamanan tidak berlaku terhadap peralatan tersebut karena Peraturan Kepala No. 7 Th 2007 hanya berlaku untuk sumber radioaktif bukan untuk pembangkit radiasi pengion.

Apabila XRF bapak sumber nya adalah sumber radioaktif seperti Am-241 atau Sr-90 atau sumber radioaktif yang lainnya maka memang berlaku keamanan sumber radioaktif seperti yang ada di dalam Perka No. 7 tahun 2007. Tetapi apabila XRF bapak sumber nya berasal dari pembangkit radiasi pengion, maka sama sekali tidak berlaku keamanan sumber radioaktif terhadap peralatan XRF yang bapak punyai.

Dalam Lampiran I dalam Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 tahun 2007, yang dimaksud dengan peralatan fluorescence sinar-X adalah fluorescence sinar-X yang berasal dari sumber radioaktif, bukan yang berasal dari pembangkit radiasi pengion atau pesawat sinar-X fluorescence.

Perlu diketahui bahwa esensi keamanan sumber radioaktif adalah untuk mencegah terjadinya pemindahan sumber radioaktif ke orang yang tidak berwenang untuk dikemudian hari digunakan untuk tujuan tidak baik seperti perakitan bom atau untuk lainnya

4. Pemberlakuan aturan dalam Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Th 2009 terhadap peralatan yang bapak punya adalah benar, karena dalam Perka tersebut mengatur juga XRF yang sumbernya pembangkit radiasi pengion yaitu pesawat sinar-X fluorescence dengan energi rendah 30 kV s.d 60 kV. 
Tetapi untuk pemberlakuan aturan pengangkutan tidak berlaku terhadap peralatan XRF yang bapak punyai, karena pengangkutan zat radioaktif berlaku hanya untuk zat radioaktif tidak untuk pembangkit sinar-X. Apabila bapak ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengangkutan, bapak bisa mempelajari Peraturan Pemerintah No. 26 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif.  

Demikianlah yang dapat diinformasikan dan semoga dapat dipahami dan bermanfaat.

Salam

PENUTUP :

Terima kasih kembali atas penjelasan yang diberikan, benar2 sangat membantu saya.
Saya belum selesai mempelajari PP 29 tahun 2008 jadi saya belum dapat berkomentar, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, penjelasan tentang email saya yang sebelumnya sangat membantu.

Regards.


———————-
*) bila anda mengalami kesulitan dalam menggunakan alat-alat sumber radiasi, pengion, dan zat radioaktif, silahkan bertanya melalui email : bahtiar@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s